loading...
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Muhammad Sarmuji. Foto/Dok SindoNews
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Muhammad Sarmuji menyoroti evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu Indonesia dalam sebuah focus group discussion (FGD) bertajuk “Sistem Pemilu” yang digelar di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025). Diskusi membahas tantangan sistem pemilu proporsional terbuka dan kemungkinan adopsi sistem campuran.
Sejumlah pakar dihadirkan dalam diskusi itu, seperti Dr. Muh. Nurhasim (peneliti Pusat Penelitian Politik BRIN), Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Wakil Ketua Baleg DPR), dan Zulfikar Arse Sadikin (Wakil Ketua Komisi II DPR), serta Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham sebagai penanggap.
Sarmuji berpendapat, sistem proporsional terbuka yang kini diterapkan sejatinya merupakan respons terhadap permasalahan dari sistem pemilu sebelumnya yang bersifat tertutup. Namun, sistem terbuka juga menuai kritik karena dinilai mendorong tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang.
Baca juga: Golkar Inisiasi Pembentukan Koalisi Permanen, Ini Tujuannya
“Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah hasil dari solusi masa lalu; today's problem come from yesterday's solution. Pertanyaannya, apakah benar sistem terbuka otomatis memicu politik uang? Dan apakah sistem tertutup menjamin hilangnya praktik itu atau malah hanya memindahkan locus dari masyarakat ke elite partai, atau biaya-biaya lain seperti iklan politik?” kata Sarmuji.
Ia menegaskan pentingnya diagnosis yang akurat sebelum mengambil kebijakan perubahan sistem. “Jangan sampai obat lebih berbahaya dari penyakitnya. Kita perlu berpikir matang dan objektif,” jelasnya.
Dia pun menyinggung sosok Zulfikar Arse Sadikin sebagai contoh anggota DPR yang berhasil terpilih melalui sistem terbuka dengan biaya relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa generalisasi atas sistem terbuka perlu ditelaah lebih jauh.
Dalam diskusi itu, Nurhasim menyampaikan soal sistem pemilu campuran yang memungkinan untk diadopsi oleh Indonesia. Nurhasim seringkali menyuarakan rekomendasi penggunaan sistem pemilu campuran atau paralel sebagai solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan sistem pemilu yang ada di Indonesia, seperti multipartai ekstrem.
Dia juga merekomendasikan sistem pemilu campuran sebagai alternatif untuk mengatasi masalah multipartai ekstrem dan meningkatkan stabilitas pemerintahan. Menurutnya, sistem pemilu campuran dapat memberikan suara yang lebih besar bagi partai-partai politik dan sekaligus memberikan representasi yang lebih baik bagi individu-individu yang kuat di daerah pemilihan.
(rca)
