9 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyebut upaya percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui skema kemitraan menunjukkan perkembangan signifikan. Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Dwi Nuswantara, menilai peran perusahaan sebagai pendamping kian krusial di tengah dorongan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat.
Dwi menyampaikan PTPN IV PalmCo tercatat sebagai perusahaan paling aktif dalam pendampingan program tersebut secara nasional. Ia mengatakan subholding PTPN III (Persero) tersebut memiliki luasan pendampingan terbesar dibandingkan perusahaan lain.
"Peringkat pertama adalah PTPN atau PalmCo seluas 6.672 hektare. Selanjutnya disusul Sinar Mas seluas 4.426 hektare dan Asian Agri seluas 3.204 hektare," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/4/2026).
Dwi menyebut capaian ini mencerminkan pergeseran pendekatan dalam pelaksanaan PSR yang tidak lagi semata bertumpu pada pembiayaan, tetapi juga penguatan aspek teknis di lapangan. Dwi mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendorong pola kemitraan agar perusahaan dapat berperan sebagai pendamping yang mentransfer teknologi dan praktik budidaya yang baik kepada petani.
"Program PSR dengan dukungan dana BPDP sendiri telah berjalan sejak 2017," ucap Dwi.
Dwi menjelaskan pemerintah setiap tahun mengalokasikan sekitar Rp 3 triliun untuk peremajaan sekitar 100 ribu hektare kebun sawit rakyat. Namun, serapan program ini kerap menghadapi tantangan, mulai dari kesiapan petani hingga aspek teknis budidaya.
"Dalam konteks itulah kehadiran korporasi dinilai strategis. Pendampingan tidak hanya memastikan penggunaan dana tepat sasaran, tetapi juga menjaga kualitas pelaksanaan sejak tahap penanaman ulang hingga pengelolaan kebun," kata Dwi.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menegaskan keterlibatan perusahaan dalam PSR merupakan bagian dari mandat sebagai badan usaha milik negara. Menurut dia, keberlanjutan industri sawit nasional sangat bergantung pada peningkatan kapasitas kebun rakyat.
"Sebagai BUMN, kami tidak hanya berorientasi pada kinerja korporasi, tetapi juga berperan sebagai agen pembangunan. Pendampingan ini adalah bentuk komitmen untuk tumbuh bersama petani," ujar Jatmiko.
Jatmiko menambahkan, melalui skema kemitraan, petani tidak hanya memperoleh bantuan dana, tetapi juga akses terhadap bibit unggul bersertifikat, pendampingan teknis, hingga kepastian pasar hasil panen. Jatmiko berharap model pendampingan ini mampu menjawab persoalan klasik produktivitas kebun rakyat yang selama ini masih tertinggal dibandingkan kebun perusahaan.
"Dengan praktik agronomi yang lebih baik dan dukungan ekosistem yang terintegrasi, hasil panen petani diharapkan dapat meningkat secara signifikan," kata Jatmiko.
Ke depan, sambung dia, pemerintah berharap pola kemitraan ini dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak perusahaan. Jatmiko menilai replikasi model yang telah berjalan penting untuk mempercepat capaian target PSR sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani sawit secara berkelanjutan.
