3 hours ago
6
UBSI sebagai Kampus Digital Kreatif telah lama dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia yang berkomitmen melahirkan lulusan-lulusan siap kerja yang unggul di bidang teknologi informasi, bisnis, dan komunikasi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026 menyisakan sebuah catatan krusial yang menjadi bahan perbincangan hangat di tingkat nasional. Di balik kegembiraan ribuan siswa yang berhasil menembus perguruan tinggi negeri (PTN) impian mereka, tersimpan sebuah fakta mencengangkan.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), terdapat sekitar 60.000 calon mahasiswa yang dinyatakan lolos, namun memilih untuk tidak melanjutkan proses registrasi atau daftar ulang.
Angka 60.000 bukanlah jumlah yang kecil. Ini setara dengan populasi mahasiswa di beberapa universitas besar jika digabungkan. Fenomena hilangnya hak kursi PTN dalam skala masif ini, mengundang tanda tanya besar mengenai efektivitas sistem seleksi nasional serta kesiapan mental dan finansial para pendaftar.
Mengapa kesempatan emas yang diimpikan oleh jutaan pelajar lainnya justru disia-siakan begitu saja?
Sorotan Parlemen dan Desakan Investigasi
Kondisi ini memantik perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Komisi X DPR RI, yang membidangi sektor pendidikan, mendesak pemerintah untuk segera bergerak cepat menginvestigasi fenomena ini secara menyeluruh.
Pemerintah diharapkan tidak menutup mata dan menganggap hal ini sebagai angin lalu. Melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi fundamental bagi sistem penerimaan mahasiswa baru di masa mendatang.
Salah satu suara lantang datang dari Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan. Ia mendesak pihak Kemendiktisaintek untuk segera melakukan penelusuran mendalam guna mengungkap motif nyata di balik keputusan puluhan ribu calon mahasiswa tersebut. Sofyan memaparkan bahwa ada beberapa kemungkinan yang melatarbelakangi keputusan para siswa untuk mundur.
Kemungkinan pertama berkaitan dengan masalah akademis, seperti adanya ketidakcocokan antara jurusan yang diterima dengan minat calon mahasiswa. Dalam beberapa kasus, ada pula indikasi bahwa para peserta sebenarnya telah diterima di perguruan tinggi lain yang dirasa jauh lebih representatif dan sesuai dengan rencana masa depan mereka.
Namun, dari sekian banyak kemungkinan, Sofyan menekankan bahwa aspek yang paling mengkhawatirkan dan harus diwaspadai adalah faktor ekonomi. Dia menduga kuat ada sebagian calon mahasiswa yang terpaksa gigit jari dan melepaskan kursi PTN mereka karena ketidakmampuan finansial keluarga untuk menopang biaya kuliah. Terutama bagi mereka yang tidak berhasil mendapatkan bantuan dana pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Oleh karena itu, investigasi dan survei langsung di lapangan sangat mendesak dilakukan agar pemerintah mendapatkan data yang valid dan tidak hanya menebak-nebak di permukaan saja.
